Jembatan Selat Sunda dan Perspektif Bangsa

“Nenek moyangku orang pelaut

Gemar mengarung luas samudra

Menerjang ombak tiada takut

Menempuh badai sudah biasa.

Angin bertiup layar terkembang

Ombak berdebur di tepi pantai

Pemuda b'rani bangkit sekarang

Ke laut kita beramai-ramai.”

Lagu diatas adalah lagu yang sering diajarkan kepada kita dimasa kanak-kanak dulu. Sudah menjadi momori kolektif bagi bangsa Indonesia bahwa nenek moyang mereka adalah bangsa pelaut. Ukiran tentang kapal layar yang berasal dari masa-masa silam banyak ditemui di goa-goa tempat tinggal manusia pra sejarah. Kedigdayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit adalah puncak dari peradaban masa lalu yang telah mengarungi perairan nusantara bahkan sampai ke Mandagaskar di sebelah timur Afrika . Masa itu dicapai bahkan ketika orang Eropa masih diselimuti mitos bahwa bumi itu datar dan terdapat jurang yang sangat dalam di ujungnya. 

Masih terngiang-ngiang dibenak penulis bagaimana gencarnya kurikulum sekolah dasar kita yang mengajarkan kepada peserta didiknya bahwa Indonesia adalah negara dengan 2/3 wilayahnya adalah laut, ditaburi 17.500 pulau nusantara, dan terletak di posisi strategis antara dua benua Asia-Australia dan 2 samudra Pasifik dan Hindia. Potensi historis,geografis, dan ekonomi tersebut nampaknya nyaris tak terasa dalam kebijakan-kebijakan pemerintah kita, dalam hal ini adalah eksekutif maupun legislatif.

Salah satu kebijakan pemerintah  yang tidak menunjukkan visa maritime itu adalah niat mereka untuk membangun Jembatan Selat Sunda (JSS) yang akan menghubungkan pulau Sumatra dan Jawa. Megaproyek ini dikabarkan akan menghabiskan dana sampai  Rp 150 T – 170 T, jumlah yang fantastis. 

Menurut hemat penulis, Jembatan Selat Sunda ini adalah salah satu kekeliruan pemerintah yang nyata dalam memandang bangsa kita dalam visinya dan mengimplementasikan untuk pembangunan bangsa ini. Kekeliruan tersebut antara lain:

Proyek ini secara tidak langsung mencerminkan keangkuhan pusat dalam memandang daerah lain di Indonesia. Pulau Sumatra seolah-olah dianggap tidak memiliki potensi dan kemampuan mengembangkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dan harus bergantung dari  Jawa. Padahal, Sumatra adalah pulau besar dan sangat kaya sumber daya. Jika infrastruktur di Sumatra seperti jalan raya dan rel kereta dibangun maka tidaklah hal yang mustahil bahwa Sumatra akan menjadi Pulau yang maju dan mandiri memenuhi kebutuhannya sendiri.

Jembatan berpotensi mengganggu jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II). Selat Sunda adalah wilayah perairan yang padat, tidak hanya pelayaran domestik, pelayaran internasional juga banyak yang melintasi wilayah ini.  Selat Sunda bahkan disebut perairan terseibuk di nusantara yang menghubungkan dua pulau besar yang berpenduduk terbanyak di Indonesia. Dua pulau ini yang terpisah oleh celah yang permukaannya tidak datar oleh jembatan alamiah air laut untuk melintasnya kapal-kapal.  Harusnya pemerintah mengembangkan sistem pelabuhan yang mumpuni sehingga ramai dikunjungi pelayaran internasional, tidak hanya sekedar numpang lewat. Singapura adalah contoh baik yang mampu memanfaat potensi geografis seperti ini.

Rawan Bencana. Daerah Selat Sunda adalah wilayah patahan lempeng tektonik dan terdapat banyak gunung berapi aktif.  Letusan Gunung Krakatau yang begitu dahsyat bahkan sampai dirasakan efeknya ke Eropa dan kabutnya sempat menyelimuti atmosfer bumi beberapa waktu. Beberapa pakar sudah memprediksi bahwa potensi bencana ini agak sulit ditangkal oleh teknologi manusia sekarang. Apa jadinya jika proyek bernilai ratusan triliun musnah/rusak oleh bencana yang sebenarnya sudah kita prediksi kedatangannya?

Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

Menyia-nyiakan pengakuan dunia terhadap negara maritime Indonesia yang secara tegas diakui lewat UNCLOS 1982. Selain itu kita juga telah menafikan usaha PM Djuanda lewat Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa perairan antar pulau di nusantara termasuk wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Usaha Djuanda untuk membuktikan diri sebagai bangsa bahari dengan klaim wilayah laut tersebut kepada dunia seolah dimentahkan oleh kebijakan penguasa setelah jamannya yang lebih Land Oriented. Harusnya, sebagai bangsa besar yang berjiwa maritime, kita memandang lautan bukanlah sebagai pemisah, melainkan sebagai penyatu. Kontur dasar laut adalah tidak datar bahkan ada yang berlembah-lembah dan berbukit bukit. Kasarnya kontur permukaan tersebut dibuat datar oleh adanya permukaan air yang menjadi jembatan alami yang dapat dilalui bukan oleh mobil dan motor, tetapi kapal.

Bahaya terbesar dari megaproyek mubazir ini adalah mematikan visi maritim bangsa. Dengan pembangunan jembatan yang menelan biaya fantastis ini telah ikut membuat pembangunan di sektor kelautan seperti pelabuhan, pengadaan armada kapal, usaha galangan kapal, dll menjadi tersendat atau kurang diperhatikan. Padahal menurut Bung Karno, “Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan National Building bagi negara Indonesia, maka negara harus dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan kita harus menguasai Armada yang seimbang.” (Pidato Bung Karno dalam National Maritime Convention tahun 1963).

Selain itu, dengan sistem jembatan, pola transportasi penduduk akan semakin bergantung pada sektor darat yang sebenarnya sudah terlalu padat dipenuhi kendaraan pribadi. Bahkan di sector darat system angkutan masal pun tidak terkelola dan dikembangkan dengan baik. Ini akan menyebabkan polanya lama-lama akan makin mematikan visi masyarakat akan potensi maritime yang masih terbentang luas.

Demikianlah padangan awam saya terhadap pembangunan Megaproyek Jembatan Selat Sunda, semoga teman-teman bisa menambahkan atau mengoreksi pandangan saya terhadap kekeliruan pemerintah dalam memandang pembangungan bagi bangsa kita yang besar ini.